Kontemplasi: Bagian Kecil dari Korupsi

Seringkali kita menghujat dan mengutuk para pelaku tindak korupsi, tapi pernahkah kita merenungkan bahwa terkadang (sadar maupun tidak sadar) kita juga menjadi bagian kecil dari korupsi tersebut? Beberapa  minggu yang lalu ketika pulang ke Kalimantan, saya pergi ke salah satu dinas milik pemerintah untuk mengurus beberapa dokumen. Sebelum pergi ke kantor dinas tersebut, abah (ayah) saya menyarankan agar saya menyisihkan uang sedikitnya Rp.20 ribu (dimasukkan kedalam amplop) untuk diberikan kepada petugas nanti sebagai tanda terima kasih & agar urusan saya lancar, ujarnya.

Saya membiarkan saja saran tersebut, dan tidak menyiapkan apapun karena setahu saya mengurus dokumen tersebut sudah sewajarnya menjadi pekerjaan para petugas dan mereka dibayar untuk itu, melayani masyarakat. Sesampainya disana, ratusan orang sudah menunggu untuk mengurus kelengkapan dokumen (kebetulan hari itu bertepatan dengan penerimaan CPNS daerah dan provinsi). Beberapa petugas terlihat duduk di depan, sedangkan para pengunjung dan saya mengisi ratusan kursi di depan mereka bak anak SD yang menunggu giliran dipanggil namanya untuk mengambil rapor. Kebetulan saya duduk bersebelahan dengan seorang kawan lama. Orang-orang pun berlalu lalang di depan saya ketika tiba giliran mereka. Terus terang saya agak risih dengan sikap para petugas di sini yang menganggap wajar canda (yang menurut saya hinaan) yang menyangkut hal pribadi seseorang di depan umum. Ya, tidak beretika! Itulah kesan pertama saya. Belum pernah saya mendengar petugas yang berujar "Aduh ikam lagi, kenapa gantikah status sudah, maka semalam di suratnya belum kawin, wahini sudah kawin, kayamana nyamanlah kawin, nyaman lo? (wah kamu lagi, gimana sudah ganti status ya? kemarin di suratnya belum menikah kan? sekarang sudah menikah. Gimana nikah, enak kan?)" dan ratusan orang di ruangan itu pun sontak tertawa sementara si pemuda hanya bisa "nyengir".

Kembali lagi ke masalah korupsi, dan benar saja ketika urusan mereka sudah beres mereka berjabat tangan dengan si petugas-petugas "nakal" ini dengan amplop-amplop putih ditangannya. Sebuah kotak pun telah dipersiapkan di balik meja untuk menampung amplop-amplop tersebut. Saya pun bertanya kepada teman di sebelah saya perihal tujuan amplop (yang berisi uang tersebut). Jawabannya sudah bisa ditebak untuk biaya "administrasi". "Administrasi apa?" tanya saya. "Biasa. Biar urusannya lancar dan cepat" Jawab teman di sebelah saya. Teman saya pun kemudian menjelaskan panjang lebar, bahwa ternyata uang yang di amplop tersebut bervariasi jumlahnya dari paling sedikit Rp. 20.000-50.000. Dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang untuk "sukarela" menyumbang kepada para petugas tersebut. Yap! Giliran saya pun tiba, saya diminta tanda tangan berkas dan kemudian menuju petugas yang sudah menunggu dengan senyum yang menurut saya misterius itu. "Permisi, saya mau mengambil berkas saya, Pak" pinta saya. Petugas tersebut tidak langsung menyerahkan dokumen saya, tapi malah berbasa-basi perihal ini dan itu, sekolah saya, termasuk kebiasaan orang disini. Setelah lama berbasa-basi yang menurut saya tidak penting, akhirnya si petugas pun menyerahkan berkas saya dengan wajah yang "terpaksa" layaknya wajah orang yang susah BAB setelah saya bilang "Kenapa disini harus bayar, Pak? Kalau untuk administrasi saya mau minta bukti pembayarannya". Petugas tersebut hanya diam, dan kemudian menyerahkan berkas saya.

Well, 20 atau 50 ribu memang sedikit jumlahnya, tapi coba jumlahkan berapa uang yang ada di kotak tersebut jika pengunjung yang datang paling sedikit 500 orang/hari, untuk apa uang sebanyak itu? dibagi-bagikan? bukannya itu pungli? (pungutan liar), dan pungli oleh para oknum dari dinas kerja pemerintah juga termasuk korupsi bukan? Seandainya kita menolak, pasti budaya "sumbangan sukarela" tersebut tidak akan terjadi dan mengakar di masyarakat kita. Bukannya, hal tersebut sudah menjadi kewajiban para petugas untuk melayani masyarakat secara sukarela? Dan mereka memang diberikan gajih untuk itu. Saya teringat Pak Dukuh di Jogja yang hanya meminta uang ganti fotocopy Rp. 1000 untuk beberapa surat pengantar yang saya minta. Menurut saya itu wajar, dan jarang sekali orang seperti beliau ini saya temukan di dinas-dinas pemerintah (Kalimantan Tengah) yang katanya orangnya berpendidikan. Sekian.